Picture taken from www.indopolitika.com through www.google.com |
Belum
diumumkannya Kabinet Jokowi-JK nampaknya menguji kesabaran masyarakat. Kabar diundurnya
pengumuman tersebut menimbulkan rasa penasaran dan bahkan kegelisahan bagi
sebagian kalangan. Ada yang menduga, hal tersebut lantaran belum adanya restu
dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ada pula yang menilai, penentuan
kabinet yang memakan waktu cukup lama menunjukkan bahwa Jokowi merupakan
tipikal presiden yang plin-plan. Hal itu pun membuat Jokowi belum mulai
mengerjakan tugasnya yang lain sebagai seorang presiden.
Namun,
ada pula yang menilai, belum adanya pengumuman kabinet Jokowi-JK dikarenakan
Presiden Jokowi harus mencari pengganti delapan calon menteri yang diberi kartu
merah dan kuning oleh KPK. Selain itu, menurut konstitusi, presiden terpilih
diberi waktu selama 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan susunan
kabinetnya. Maka, jika tidak melampaui batas tersebut, belum diumumkannya
kabinet Jokowi-JK dianggap masih wajar.
Di
balik itu semua, setiap individu menginginkan kabinet baru yang bersih.
Masyarakat telah jengah dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang berkembang
di Tanah Air. Untuk meminimalisir hal tersebut, masyarakat harus menghormati
langkah Presiden Jokowi yang mengonsultasikan nama-nama calon menteri pada KPK
dan PPATK. Jika toh Presiden Jokowi
harus mencari calon menteri lain untuk menggantikan calon yang diberi kartu
merah dan kuning, masyarakat harus bersabar. Sudah barang pasti, presiden
menginginkan calon menteri terbaik yang akan duduk di kabinetnya.
Namun,
memelihara kesabaran bukan berarti membungkam daya kritis masyarakat. Jika ada
kesalahan dan kekeliruan, masyarakat wajib mengkritisi presiden agar hal itu
tidak terulang kembali. Tentu, kritik tersebut harus disampaikan dengan cara
yang santun agar tidak terjadi perpecahan bangsa.
No comments:
Post a Comment